Bupati Jember, dr. Hj. Faida, MMR., dan Dandim 0824/Jember, Letkol Inf. Arif Munawar saat temui masyarakat Kecamatan Silo, Jumat (21/9).
Jember, NewsMetropol – Bupati Jember, dr. Hj. Faida, MMR., bersama Dandim 0824/Jember Letkol Inf. Arif Munawar bertemu dengan masyarakat Kecamatan Silo, Jumat (21/9).
Pertemuan tersebut dilakukan di kantor Kecamatan Silo untuk membahas polemik penetapan wilayah tambang emas di Kecamatan Silo.
Di tempat itu, tampak Faida mendapat dukungan masyarakat yang menolak tambang emas di Silo.
Kepada masyarakat Silo, Bupati Jember itu mengatakan telah bertemu dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan di Jakarta.
Pertemuan dengan Menteri ESDM itu sekaligus menyerahkan surat keberatan Pemerintah Kabupaten Jember terkait dengan keluarnya SK Menteri ESDM, yang menyebut sekitar 4.000 hektar lahan di Kecamatan Silo menjadi wilayah tambang emas.
Pertemuan itu pun menghasilkan komitmen bersama antara Bupati Jember dengan Menteri ESDM untuk membatalkan wilayah tambang emas di Silo Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Tidak hanya dengan Menteri ESDM, Faida mengungkap bahwa Presiden RI Joko Widodo juga mendukung untuk pembatalan wilayah tambang di Silo.
Bupati juga menyatakan jaminannya apabila selama tidak ada lelang maka tidak ada penambangan di wilayah Silo. Jika ada, maka itu ilegal.
“Selama tidak ada proses lelang tidak akan bisa operasional tambang di Jember,” kata Faida.
Langkah berikutnya, menurut Faida yaitu meminta rekomendasi Gubernur Jawa Timur untuk pembatalan penetapan wilayah Silo sebagai wilayah penambangan.
Dengan rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur tersebut, maka Menteri ESDM akan mencabut SK yang menetapkan Silo sebagai wilayah penambangan emas.
Bupati berharap masyarakat Kecamatan Silo mempercayakan kepada pemerintah, dia meminta masyarakat kembali bekerja seperti biasanya.
Ditempat yang sama, Dandim 0824/Jember Letkol Inf. Arif Munawar berpesan agar masyarakat menjaga kondusifitas dan mempercayakan serta mendukung pemerintah dalam menolak tambang.
Sementara itu Kepala Desa Pace Kecamatan Silo, M. Farhan mengungkapkan harapannya agar pemerintah pusat mencabut SK yang menetapkan Silo sebagai wilayah tambang emas
“Mencabut dengan nyata dan menghapus rekomendasi itu,” katanya.
Farhan juga mengungkapkan, bahwa selama ini banyak izin tambang emas, namun masyarakat konsisten menolak dengan berbagai cara seperti musyawarah.
(Andik)
