Suasana Rakor Panwaslu Kota Kendari bersama beberapa Pemangku kepentingan terkait Persiapan Pemilu 2019.
Kendari, Metropol – Dalam rangka memantapkan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak pada 2019 mendatang, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Kendari menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Kendari, Kepolisian Resor (Polres) Kendari dan Partai Politik peserta Pemilu 2019 di salah satu hotel di Kota Kendari pada Rabu (22/11).
Ketua Panwaslu Kota Kendari, Sahinuddin mengatakan, Panwaslu Kota Kendari dari aspek personel siap mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilu 2019 sesuai perintah dari Bawaslu Provinsi Sultra dan Bawaslu RI.
“Kami dari Panwaslu Kota Kendari dari segi personel, siap melaksanakan tugas pengawasan Pemilu 2019 sesuai apa yang diperintahkan dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI,” ucap Sahinuddin.
Senada dengan itu, Komisioner KPUD Kota Kendari, Ade Suerani juga menyampaikan kesiapan jajarannya dalam melaksanakan setiap tahapan-tahapan Pemilu 2019.
Namun Ade mengatakan, tugas dan pekerjaan KPUD Kota Kendari nantinya akan lebih berat karena tahapan-tahapan Pemilu 2019 bersamaan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.
“Kami siap melaksanakan semua tahapan Pemilu 2019 nanti hanya saja tugas kami nantinya pasti lebih berat begitu pun dengan penyelenggara Pemilu yang lain karena beberapa tahapan Pemilu 2019 beririsan waktunya dengan pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2018,” ucap Ade.
Sementara itu, pihak Polres Kendari yang diwakili Kepala Unit Informasi Politik (Kanit Ipol), Aiptu Asmuddin mengatakan, untuk mengahdapi Pemilu 2019, Polres Kendari telah menyiapkan kurang lebih 1000 personel dan akan dibantu oleh personel Polda Sultra dan personel TNI.
“Kami sudah siapkan kurang lebih 1000 personil disiapkan untuk pengamanan pemilu 2019, jika kurang nanti akan di backup Polda dan pihak TNI,” ujar Asmuddin.
Asmuddin menyebut beberapa hal yang menjadi sumber kerawanan pada Pemilu 2019 diantaranya adalah dari bidang ekonomi, misalnya kelangkaan BBM disaat pergantian pemimpin yang dapat menimbulkan kerawanan sosial, peredaran uang palsu, ketidakberimbangan media massa dan penyebaran berita hoax serta banyaknya unjuk rasa.
(Rona Fajar)
