Blitar, Metropol – Pilkada yang dijadwalkan sebelumnya tahun 2018 dimajukan menjadi bulan Desember 2015. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar harus bekerja ekstra keras dalam menyusun tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sebab pesta demokrasi yang awalnya dilaksanakan 2018 dimajukan menjadi bulan Desember ini.
Komi s i Pemi l ihan Umum Kabupaten Blitar akhirnya mengajukan anggaran Rp. 26 miliar. Anggaran itu nantinya untuk pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan yang menurut ketua KPU Imron Nafifah pihaknya bakal mempercepat pengajuan anggaran. Pasalnya, ada kabar terbaru yakni, sesuai dengan Undang – Undang Pilkada Nomor 1 Tahun 2015, ada beberapa revisi.
Yakni, terkait pelaksanaan pilkada di seluruh Indonesia. “ Sebelumnya ada tiga Kabupaten di Jawa Timur (Blitar, Pacitan, dan Tuban) yang tidak ikut pilkada serentak. Tapi karena ada revisi ketiganya ikut Pilkada serentak,”ungkapnya. Dengan demikian, sebanyak 19 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur yang bakal menggelar pilkada, semuanya bakal dilaksanakan serentak.”tambahnya lagi.
Isi revisi Pilkada berdasarkan UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015, diantaranya pelaksanaan yang digelar Desember 2015 akan diikuti oleh kabupaten/kota yang Akhir Masa Jabatan (AMJ) bupati/walikota pada 2015 hingga semester I Tahun 2016. Bagi bupati/walikota yang AMJ pada semester II 2016 maka akan mengikuti pemilihan kepala daerah pada Februari 2017. Sedangkan bagi bupati/walikota yang AMJ selesai pada 2018 dan 2019, pelaksanaan akan digelar 2018. Selanjutnya menurut Imron Nafifah revisi tersebut dilakukan karena ke depan, pelaksanaan Pilkada akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada 2029,”dari revisi tersebut pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Blitar diajukan,”kata Imron yang kini juga dirundung masalah surat keputusan (SK) pengangkatannya ini.
Sehubungan dengan dimajukannya jadwal pemilihan kepala daerah, pihaknya terus mempersiapkan berbagai persiapan. Mengingat pelaksanaan Pilkada kurang sepuluh bulan lagi. Meski demikian, dirinya mengaku sudah mempersiapkan segala sesuatu sejak sebelum ada revisi. Beberapa persiapan yang sudah dilakukan yakni penyusunan anggaran pilkada 2015, sebesar Rp. 26 miliar,”imbuhnya.
Dia menambahkan, pada Maret KPU sudah melakukan persiapan tahapan pemilu. Dalam persiapan itu nantinya akan dilakukan sosialisasi terkait hari pelaksanaan pilkada. Sebab, sampai saat ini masih belum mengetahui kapan tanggal pelaksanaan pemilihan kepala daerah. “ Yang kami tahu, hanya pada Desember. Untuk tanggalnya masih belum ditentukan,”urainya lagi.
Menurutnya sampai saat ini KPU Provinsi Jawa Timur masih belum menentukan hari dan tanggal coblosan pilkada Kabupaten Blitar. ”Informasi yang kami terima sebatas pelaksanaan pilkada diajukan, terkait untuk tanggal pelaksanaannya belum tahu,”bebernya.
S e m e n t a r a t e r k a i t kasus gugatan SK pihaknya tetap menyerahkan sepenuhnya kepada KPU Provinsi Jawa Timur. KPU Kabupaten Blitar hanyalah pelaksana. Sehingga memutuskan untuk konsentrasi persiapan pemilihan kepala daerah karena waktunya sudah mepet. Untuk itu semua harus dilakukan dengan cepat dan tepat untuk mempersiapkannya. (IP)
