Mediasi antara pekerja dan Manajemen PT KHL yang difasilitasi Kapolres Nunukan AKBP Pasma Royce, di Mapolres Nunukan, Rabu (4/1).

Nunukan, Metropol – Konflik antara pekerja dan manajemen PT Karangjuang Hijau Lestari (KHL) tetap berlanjut. Pasalnya, pihak manajemen PT KHL ingin buktikan ke Pengadilan Hubungan Industrial terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 219 buruh yang bekerja di Kilang Tirta Madu II Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan.

Dalam rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Kabupaten Nunukan, Kamis (5/1), pihak perusahaan tetap pada keputusannya, bahwa tidak pernah melakukan PHK sepihak terhadap karyawannya, sehingga menolak membayarkan kompensasi sesuai pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Silakan buktikan di Pengadilan Hubungan Industrial,” kata Nanang, Senior Manejer PT Karangjuang Hijau Lestari.

Sementara itu, Iswanto dari perwakilan SBSI Cabang Nunukan, mengatakan, dari pihak perusahaan tetap memilih melanjutkan perselisihan ini ke jenjang lebih tinggi lagi. Yakni, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang hanya ada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

“Kami tetap pada tuntutan awal. Pihak perusahaan wajib memberikan hak-hak karyawan yang telah di-PHK. Soal bukti, semuanya sudah lengkap,” ungkap Iswanto, yang mewakili pekerja pada saat rapat dengar pendapat yang digelar di Kantor DPRD Nunukan, Kamis (5/1).

Selain menantang para buruh di Pengadilan Hubungan Industrial, manajemen perusahaan juga akan berpegangan pada anjuran mediasi dari pertemuan yang difasilitasi Kapolres Nunukan AKBP Pasma Royce, S.IK, pada Rabu (4/1) kemarin.

Anjuran mediasi saat itu direkomendasikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan agar mengundang mediator provinsi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Dalam mediasi yang difasilitasi oleh Polres Nunukan itu juga, Iswanto mengatakan, pihaknya memiliki sejumlah  bukti jika perusahaan telah melakukan PHK.

“Ini awalnya mutasi, tetapi karyawan menolak. Akhirnya dikeluarkan persetujuan bersama. Isinya tentang PHK. Tetapi perusahaan mengatakan ini persetujuan bersama, bukan PHK,” kata Iswanto saat itu.

Lanjut Iswanto, dari 219 buruh yang menolak dimutasi karena harus berpisah dengan istri, hanya lima orang yang tidak bersedia menandatangani persetujuan bersama dimaksud.

“Lima orang ini belum mengambil kompensasi dari perusahaan,” katanya.

Senada dengan itu, Aktivis Buruh lainnya Saddam Husin mengatakan, sikap manajemen PT Karangjuang Hijau Lestari yang meminta persoalan ini diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hanyalah cara untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian tuntutan para buruh.

“Itu prosesnya lama, butuh waktu dan banyak biaya karena harus dilakukan di Samarinda,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan tetap berjuang meminta perusahaan segera membayarkan hak 219 buruh yang di PHK.

“Kalau yang sudah menerima kompensasi, perusahaan harus menambah hak yang belum dibayarkan,” tegas Husin.

Saddan Husin juga mengatakan, akan  melaporkan persoalan tersebut kepada Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri. Selain itu  pihaknya juga kembali akan melakukan aksi pendudukan dan boikot di kilang Tirta Madu II Kecamatan Tulin Onsoi.

“Kita akan melabjutkan aksi, jika perusahaan tetap menolak melakukan membayarkan hak-hak buruh,” pungkasnya.

(MP Nunukan)

KOMENTAR
Share berita ini :