Jakarta, Metropol. – Ribuan anggota DPRD yang tergabung dalam Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) meminta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dewan di berbagai pelosok daerah. Begitu minimnya kesejahteraan DPRD akan berpengaruh terhadap kinerjanya sebagai mitra strategis pemerintah daerah.Adkasi akan perjuangkan kesejahteraan DPRD kedepan. Demikian disampaikan ketua Adkasi Salehudin Rachman Sidik kepada media di Jakarta, belum lama ini.

“Bayangkan gaji anggota DPRD itu rata-rata sekitar Rp 2,9 juta per bulan. Harus menanggung beban berat sebagai mitra pemda. Angka ini hampir sama dengan UMP DKI Jakarta, sekitar Rp 2,7 juta. Seperti bumi dan langit apabila dibandingkan gaji lurah di DKI, yang mencapai Rp 33 juta.

Salehudin juga menjelaskan,rendahnya tingkat kesejateraan DPRD saat ini, menjadikan anggota DPRD menjadi sasaran empuk bagi penegak hukum di daerah. Ini mengesankan anggota DPRD, seperti sarang koruptor dan suap, sehingga bercitra negative terhadap masyarakat. “Ini harus diperbaiki citranya. Salahsatunya dengan meningkatkan kesejahteraan bersama,” ucapnya.

Menurut Salehudin, diterimanya Perppu No 1/2014 oleh DPRD yang sekaligus menggagalkan UU No.2/2014 memiliki dua opini berkembang. Opini berkembangan pertama adalah Institusi DPRD tidak bisa dipercaya untuk memilih kepala daerah karena syarat dengan money politic. Bahkan dikatakan DPRD dan DPRD sebagai lembaga terkorup di republik ini. “Belum lagi, opini DPRD merampas hak pilih rakyat oleh pemerintah.,” katanya
Salehudin juga mengatakan,ditengah krisis kepercayaan publik, Adkasi mengajak semua anggota untuk meningkatkan kinerjanya. Terkait hal ini, salah satunya yang bisa mewujudkan perbaikan citra yakni melakukan komunikasi secara intens dengan masyarakat tanpa terkecuali dengan sesama anggota DPRD.

Ia juga menjelaskan,melalui optimalisasi peran Adkasi, diharapkan komunitas lembaga DPRD ini mampu membawa aspirasi rakyat, aspirasi anggota bahkan semua aspirasi yang bersifat lokal ke tingkat nasional. Bahkan, bisa dikatakan, Adkasi merupakan bagian penting mempererat hubungan seluruh DPRD di Indonesia.

“Peran penting Adkasi sendiri, sejatinya sangat bergantung bagaimana pada anggota DPRD seluruh Indonesia. Adkasi menjadi wadah yang sangat penting dalam memperjuangkan nasib DPRD, atau sebaliknya Adkasi tidak berarti apa-apa apabila anggota DPRD kurang peduli terhadap nasibnya sendiri,” kata Salehudin.

Saat ini kata Salehudin,tercatat jumlah kursi DPRD provinsi bertambah dari 2.008 kursi pada Pemilu 2009 menjadi 2.137 kursi pada Pemilu 2014. Artinya, ada penambahan 134 kursi DPRD provinsi secara nasional. Sedangkan kursi DPRD kota/kabupaten bertambah dari 16.345 kursi pada Pemilu 2009 menjadi 17.560 kursi pada Pemilu 2014. Dengan demikian ada pertambahan 1.215 kursi DPRD kota/ kabupaten se-Indonesia. “Ini Jumlah Yang Sangat Besar dalam Organisasi kewilayahan. ( Kamal/*)

KOMENTAR
Share berita ini :