Penulis : Masyath | Editor : Febry Ferdyan

MATARAM, newsmetropol.id – Rencana kenaikan tarif penyeberangan Pelabuhan Kayangan-Poto Tano akhirnya ditunda. Penundaan ini berdasarkan hasil rapat koordinasi (Rakor) yang dilakukan Dinas Perhubungan NTB, bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda), Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), dan tim kajian lainnya di Dinas Perhubungan NTB, Jumat (31/12/2021).

Asisten II Setda NTB, M Husni yang hadir dalam Rakor menjelaskan, penundaan ini dilakukan guna menyamakan pemahaman dan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat yang diwakili Organda.

“Yang jelas tetap ada kenaikan, tapi kita tunda untuk kajian ulang. Bisa saja 15 Januari mulainya, 1 Februari, atau kapan. Intinya Kuta akan lakukan kajian ulang,” ujar Husni.

Dalam kajian nantinya, akan melibatkan semua stakeholder lainnya. Selain dari Dinas Perhubungan NTB, ada juga dari Organda, Gapasdap, dan tim ahli.

Apakah kenaikannya tetap 15 persen sesuai keputusan Gubernur NTB nomor 550-776 tahun 2021 dan keputusan Direksi PT ASDP IF (Persero) Nomor KD.130/OP.404/ASDP 2021? Husni mengaku belum bisa memastikan.

Dengan kondisi pemulihan Jelaskan secara bertahap dari Pak Iwan nanti ada Apakah ada 15% tertinggi Menurut kajian Seperti apa itu gak bisa dicek persendian nanti rencana itu salah satu koma lima menit lagi nanti kita makan dulu ini kita mau penuhi dulu mekanisme penyesuaian tarif karena tadi ada yang beda persepsi tadi dianggap oleh keterlibatan apa?

“Nanti kita tunggu saja kajian ekonominya dan kajian lainnya,” jawabnya.

Di satu sisi menurut Husni, rencana kenaikan tarif sebesar 15 persen itu cukup rasional. Sebab jika melihat dari inflasi atau Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB pada 2017 sjaa, hanya Rp 1,6 juta sekian. Kemudian pada tahun 2022, UMP naik menjadi Rp 2,2 juta sekian.

“Jadi ada kenaikan 30 persen. Sedangkan tarif penyeberangan Kayangan-Poto Tano sejak 2017 belum ada penyesuaian. Jadi wajar ada kenaikan. Kan biaya mereka merawat kapal cukup besar. Belum untuk penyediaan tambahan fasilitas lainnya,” papar pria berkacamata itu.

Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan NTB, HL Moh. Fauzal mengajak semua masyarakat cerdas. Artinya, jika ada penyesuaian tarif, maka harus diimbangi dengan fasilitas yang didapatkan.

“Intinya kebijakan ini harus berpihak kepada masyarakat,” tegas mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB itu.

Sementara Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum mengaku bahwa keberadaannya mewakili masyarakat, khususnya penumpang Pelabuhan Kayangan-Poto Tano.

“Surat keputusan gubernur itu dipending, sembari melengkapi syarat lainnya. Kaji dulu dong analisa ekonomi, analisa sosial dan lainnya. Intinya kita setuju, tapi tahapanbya harus lengkap dan tuntas,” gumamnya.

KOMENTAR
Share berita ini :