Lebak, Metropol – Pemerintah Kabupaten Lebak menggelar rapat kordinasi dan sosialisasi Undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan di pendopo Kecamatan Malingping, Selasa (15/12/2015).

Acara dihadiri Direktur Penataan Daerah Kementerian Dalam Negri, Selamet Endarto, Asda 1 Pemerintah Kabupaten Lebak Saepuloh Saleh, para kepala desa dan para tokoh di Cilangkahan, serta ribuan warga di wilayah tersebut.

Rapat koordinasi dan sosialisasi di gelar dalam rangka untuk memperjelas terbentuknya Kabupaten Cilangkahan yang sudah belasan tahun lamanya disuarakan oleh warga di wilayah Lebak selatan.

Asda 1 Pemerintah Kabupaten Lebak Saepuloh Saleh disela rapat mengatakan, “DOB Cilangkahan ini diusulkan sejak tahun 2000, tetapi masih belum juga terwujud. Sedangkan pembentukan kabupaten dan kota lain seperti Kota Serang dan Tanggerang Selatan di percepat, apa ini hambatannya,” katanya.

Di tempat yang sama Direktur Penataan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Selamet Endarto mengakui, DOB Cilangkahan sudah layak menjadi sebuah Kabupaten, dan jika dirinya yang bertindak sebagai pengambil kebijakan, maka akan segera memekarkannya.

“Kalau saya selaku pengambil kebijakan. Hari ini saya akan jadikan,” ujarnya.

Kendati demikian Endarto menjelaskan terbentuknya DOB Cilangkahan menjadi sebuah daerah yang otonom harus menunggu adanya peraturan pemerintah yang saat ini sedang dalam pembahasan. “Kita menunggu PP yang sedang di bahas saat ini, jika PP sudah di ketok palu, langsung kita lantik Pjs Bupati Kabupaten Cilangkahan,” pungkasnya.

(Harun S/Dicky A)

KOMENTAR
Share berita ini :