Jakarta, Metropol – Dirjen Bimas Islam Machasin mengakui pengadaan tenaga penghulu dewasa ini menghadapi masalah, selain terasa masih kurang juga dukungan fasilitas kantor urusan agama (KUA) di berbagai daerah masih jauh dari kondisi yang ideal.
“Penyebaran tenaga penghulu dengan jumlah penduduk di berbagai daerah terasa tak seimbang,” kata Machasin ketika melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke KUA Kecamatan Makasar, Keramat Jati dan Setia Budi Jakarta.
Kebutuhan tenaga penghulu dewasa ini sekitar 4.500 orang. Untuk memenuhi tenaga sebanyak itu, menurut Machasin, mustahil dapat dipenuhi dalam waktu cepat. Pasalnya, pemerintah kini tengah melakukan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS).
Bagi Kementerian Agama, tambah dia, KUA dan tenaga penghulu merupakan ujung tombak bagi pelayanan masyarakat. Khususnya untuk pelayanan pernikahan, pelayanan manasik haji, wakaf dan kegiatan lain bernuansa Islami seperti pelayanan hari besar di luar kegiatan kantor, katanya.
Untuk mengatasi itu, lanjut dia. Ada upaya merekrut tenaga penyuluh yang berada di lingkungan KUA. Sayangnya, lagi-lagi, terbentur pada pelatihan kepenghuluan. Pemerintah tak menyediakan dana untuk itu. Solusinya, Kemenag punya keinginan memberdayakan tenaga pegawai pembantu pencatat nikah (P3N). Tenaga ini di berbagai daerah dikenal sebagai modin atau amil.
