Badrodin Haiti 1

“Inspektur Jendral Ronny Frankie Sompie menjadi Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM”

Jakarta, Metropol – Dihadapan Petinggi Kepolisian Se-ASEAN, Kapolri Jendral Polisi Badrodin Haiti memberikan peryataan tegas, dan berkomitmen untuk memberantas beragam tindak pidana, khususnya perdagangan manusia dan peredaran narkoba di kawasan ASEAN.

Badrodin Haiti dalam pertemuan itu juga membahas kerja sama antar Kepolisian negara di ASEAN, bagaimana menjaga Perdamainan dan Stabilitasi wilayah. “Isu yang kita bicarakan secara global, termasuk peredaran narkoba, perdagangan manusia, terorisme, pidana masyarakat dan lain-lain,” katanya dalam pembukaan ASEANAPOL atau Asosiasi Pimpinan Polisi ke-35 Se-ASEAN di hotel Borobudur, Jakarta (Selasa, 4/8/2015).

Dalam kesempatan ini Kapolri berharap untuk meningkatkan kerjasama di bidang penanganan kejahatan transnasional. “Apakah narkoba, teroris, people smiegling dan fraud,” ujar Badrodin.

Menurutnya, hal ini tidak mudah menangani kejahatan antar negara. Pasalnya, ada kepentingan di setiap negara. Belum lagi hukum yang berbeda-beda. “Ini semua harus di cari solusinya, bagaimanapun juga, yang namanya kejahatan adalah kejahatan. Itu harus diperangi Polisi seluruh dunia. Kita harus kerjasama dengan ASEAN. Asia Tenggara kawasannya stabil. Mudah-mudahan, masing-masing negara anggota sama kondisinya,” tutur Kapolri.

Pengharapan Badrodin dalam pertemuan ini, menghasilkan dampak nyata bagi sesama Polisi ASEAN. Dan memunculkan beragam aktivitas bersama antar Kepolisian ASEAN. Seperti, melakukan training, pembangunan kapasitas, asistensi teknis dan ilmu Kepolisian forensik. “saya berharap sebagai diskusi akan menumbuhkan lebih banyak komunikasi yang personal,” ungkapnya.

Baca Juga:  Kapolres Lebak Himbau Kandidat Menang Hitung Cepat Pilkada Tidak Euforia

Sebelumnya, Wakil Presiden Yusuf Kalla dalam pidato pembukaan konferensi ASEANPOL mengingatkan pentingnya kerja sama Kepolisian negara. “Kita semua menghindari, bahwa Kepolisian dimanapun, punya sifat universal, serta dibutuhkan kerjasama yang baik untuk melaksanankan tugas tersebut,” ungkap Yusuf Kalla.

Strategi Memperbaiki Institusi Imigrasi

Peningkatan tingkat kinerja Kepolisian Republik Indonesia telah menunjukan jati dirinya, sehingga wajar jika Ronny Sompie, Kapolda Bali akan medapat jabatan baru sebagai calon Direktur Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Kepastian pengangkatan Ronny Sompie sebagai Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dilontarkan oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Menurutnya, surat keputusan Presiden tentang pengalihan stasus Inspektur Jendral Ronny Frankie Sompie sebagai pegawai negri sipil sudah selesai di teken Presiden Joko Widodo. Dan surat keputusan Presiden tentang pengangkatan Ronny sebagai Dirjen Imigrasi sudah rampung. “Sudah selesai semuanya. Tinggal menunggu pelantikannya saja,” kata Andi di kantornya kepada wartawan baru-baru ini.

Sebagai Kepala Kepolisian daerah Bali Ronnie Sompie telah menyiapkan strategi, jika akan menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, akan memperbaiki Institusi ini. Fokusnya tidak lain menjaga jalur Imigrasi agar tidak digunakan untuk tindakan yang melanggar Hukum. “Apalagi sekarang ini terbuka kesempatan wisatawan mancanegara bebas. Adanya itu, tidak menutup kemungkinan pelanggaran hukum yang merugikan negara,” kata Ronnie.

Baca Juga:  Proses Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara di TPS Berlangsung Lancar, Kapolres Bone Apresiasi Semua Pihak

Ronnie mencontohkan, negara wisatawan dari Tiongkok yang harus mendapat perhatian. banyak wisatawan dari Tiongkok yang menggunakan negara,” kata Ronnie.

Kata Ronnie, penegakan hukum yang dilakukan Imigrasi sudah baik, tapi harus ditingkatkan. Salah satunya penigkatan sumber daya manusia. Oleh karena itu, Imigrasi perlu sentuhan seseorang yang memiliki pengalaman dalam penyidikan, seperti Polisi.

Disinggung mengenai jenjang karirnya di Kepolisian, Ronnie tidak kuatir kebintangannya di Kepolisian terhenti. Ronnie mengungkapkan, justru dengan menjadi Pejabat Kementrian, banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Sebagai Direktur Jendral setara dengan bintang tiga di Kepolisian.

Keuntungan lain, menurutnya, penambahan masa pensiun. Kepolisian masa pensiun 58 tahun, sedangkan pejabat Kementerian baru akan pensiun di usia 60 tahun. “ Belum lagi masalah gaji, renumerasi pegawai di Imigrasi lebih tinggi dari pada Kepolisian,” katanya kepada wartawan.

(Delly.M)

KOMENTAR
Share berita ini :