Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf M Aidi.
Jayapura, NewsMetropol – Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf M Aidi menegaskan, penegakan hukum di Papua mutlak dilakukan demi tegaknya kewibawaan dan kepastian hukum di Wilayah NKRI.
Untuk itu kata Aidi, perlu upaya penanganan khusus dalam bentuk satuan tugas penegakan hukum (Satgasgakkum) TNI-Polri.
“Hal ini diperlukan guna menyikapi maraknya aksi penyerangan dan penembakan yang terjadi di Papua, yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) serta kondisi geografis wilayah Papua yang dikelilingi pegunungan dan hutan lebat serta berbatasan dengan negara PNG,” jelas Kolonel Aidi melalui kepada NewsMetropol melalui Whatsappnya, Rabu (19/9).
Lanjut Aidi, diperlukan pula upaya-upaya khusus dengan perhitungan yang seksama dalam rangka mencermati situasi daerah operasi dalam pelaksanaan tugas satuan tugas penegakkan hukum (Satgasgakkum) serta analisa dan konsep yang akan dilakukan oleh Satgasgakkum.
Namun demikian menurut dia, upaya pendekatan teritorial berupa pembinaan masyarakat dan pendekatan sosial yang dilakukan selama ini tetap dikedepankan sehingga kontak senjata adalah pilihan terakhir.
Sebagaimana yang telah dberitakan sebelumnya bahwa di wilayah Papua khususnya di daerah pegunungan telah terjadi tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengangkat senjata secara illegal yang dikenal dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB).
Kata Aidi, mereka (KKSB) telah melakukan pembantaian baik terhadap warga sipil, aparatur sipil negara (ASN), maupun aparat keamanan TNI-Polri.
“Tidak terkecuali anak di bawah umurpun menjadi sasaran kebrutalan mereka,” tuturnya.
Bahkan kata dia, mereka telah menembaki pesawat-pesawat sipil yang merupakan transportasi vital dan utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pedalaman pegunungan Papua.
“Termasuk melakukan penyanderaan terhadap ribuan warga sipil di Tembagapura dan membakar fasilitas sosial berupa Rumah Sakit, Gedung Sekolah, puluhan rumah warga serta melakukan pemerkosaan terhadap petugas pendidikan di daerah pedalaman Arowanop. Menyerang dan membantai pekerja jalan yang bertugas membuka isolasi daerah pedalaman Papua agar kesejahteraan,” sebut Aidi.
Jelas dia, itulah sebabnya Satgasgakkum TNI/Polri terus melakukan pengejaran terhadap kelompok KKSB yang disinyalir berkedudukan di wilayah Mulya, Illaga, Tiom, Nduga, Tembagapura dan lain-lain.
“Ini demi menegakkan kewibawaan dan kepastian hukum di wilayah NKRI. Tidak hanya dilakukan di Lanyjaya, di Puncakjaya atau di wilayah Papua saja tetapi hal tersebut berlaku di mana saja di seluruh wilayah hukum NKRI,” tegas Aidi.
Menaggapi pernyataan tokoh Agama yang mengatasnamakan Gereja agar TNI-Polri menghentikan aksi pengejaran di Wilayah Lanyjaya dan mendesak pemerintah agar segera menarik seluruh personel TNI-Polri di wilayah pegunungan Papua, kembali
Aidi juga menegaskan bahwa sebagai negara yang berdaulat, TNI-Polri sebagai Aparat Negara berkewajiban dan bertugas menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara tersebut.
Aidi menerangkan, tidak ada satupun daerah atau tempat di seluruh wilayah Kedaulatan NKRI yang tidak boleh dimasuki dan diduduki oleh aparat kemanan TNI-Polri.
Karenanya jelas dia, Negara dapat menempatkan aparat TNI-Polri di mana saja di seluruh wilayah NKRI.
“Amerika saja menempatkan pasukan Marinirnya di Darwin Australia jelas-jelas bukan Negaranya kok tidak diprotes, sedangkan TNI-Polri bertugas di wilayah Negaranya sendiri kenapa mesti diributkan,” ujar Aidi penuh tanya.
Menurut dia, hal ini juga dalam rangka melaksanakan amanah UU TNI No. 34 tentang Tugas Pokok TNI, Perbantuan kepada Pemda dan Polri, Penanggulangan Separatisme dan lain-lain.
“Mereka jelas-jelas mengangkat senjata secara illegal, melakukan perlawanan terhadap kedaulatan Negara, tentunya tidak bisa dibenarkan dalam pandangan hukum manapun. Justru kalau aparat keamanan tidak melakukan tindakan penegakan hukum maka patut dipersalahkan karena telah melakukan pembiaran,” tambah Aidi.
Aidi juga memaparkan bahwa kemajuan hasil dari penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI-Polri cukup signifikan.
“Mereka sekarang semakin terdesak dan sebagian Markasnya telah berhasil direbut dan diduduki oleh pasukan TNI-Polri baik di Yambi Mulia yang dulunya dikuasai Lekagak Talenggeng, di daerah Tiom Lannyjaya dan beberapa wilayah yang selama ini dijadikan Markas oleh KKSB,” paparnya.
Dia juga menegaskan bahwa perebutan daerah merah atau daerah hitam yang selama ini dikuasai oleh KKSB dan dinyatakan sebagai wilayah di luar NKRI adalah pelecehan terhadap kedaulatan NKRI.
Aidi juga mensinyalir sering terjadi pemaksaan kehendak dibawah ancaman senjata terhadap kepala kampung sampai dengan kepala daerah sehingga penyelewengan terhadap pemanfaaatan dana desa yang tujuan utamanya untuk kesejahteraaan masyarakat dengan dalih bahwa setiap orang Papua harus mendukung perjuangan Papua Merdeka.
“Itulah sebabnya mereka berusaha menggunakan simpatisan-simpatisannya berkoar-koar memojokkan TNI-Polri agar menghentikan operasinya di wilayah pegunungan. Mereka menggunakan KNPB, LSM, Pemerhati HAM, termasuk adanya pendeta-pendeta yang berseberangan dengan NKRI, menghalalkan segala cara menjadi provokator dan menghasut rakyat dengan menggunakan kedok Agama. Tidak mendukung Nasionalisme serta persatuan dan kesatuan Bangsa. Seakan-akan segala yang dilakukan oleh TNI-Polri tidak pernah benar. Tetapi mengangkat senjata secara Illegal, pembantaian terhadap warga sipil, Asn dan aparat keamanan mereka tidak permasalahkan,” terangnya.
Kapendam menambahkan, bahwa nantinya wilayah-wilayah yang baru saja direbut dan diduduki oleh TNI-Polri dimana selama ini disebut sebagai daerah merah karena dikuasai dan dijadikan markas oleh KKSB akan ditempatkan pos-pos pengamanan dan dilaksanakan pembinaan teritorial dengan melibatkan unsur Pemda.
Kata dia, hal itu dimaksudkan agar roda perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat segera berjalan secara normal.
“Terutama bagi pendidikan anak-anak. Kita bisa membayangkan selama bertahun-tahin bahkan hingga puluhan tahun di pedalaman pegunungan tengah Papua terutama di wilayah yang dikuasai oleh KKSB generasi-generasi Bangsa tidak mengenyam pendidikan, artinya mereka tidak punya masa depan serta kehidupan sosial mereka tidak normal terkumkum oleh primitisme karena terisolasi dari dunia luar. Inilah yang seharusnya menjadi keprihatinan kita bersama oleh seluruh komponen Bangsa,” imbuhnya.
Lebih jauh Aidi mengatakan, untuk realisasi tersebut nantinya pada ruang-ruang yang kosong dan belum sempat terjamah oleh Pemda, maka selaku Garda terdepan TNI selalu siap memberikan bantuan terutama pada sektor pendidikan, TNI siap menjadi guru di daerah pedalaman, demikian pula sektor kesehatan, pendampingan pertanian dan lain-lain.
“Karenanya akan ada penambahan Pos-Pos TNI, Penambahan dan posramil menjadi Koramil maupun sampai ke tingkat Kodim. Intinya semua untuk kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NKRI terutama di daerah pedalaman khususnya di Papua,” pungkasnya.
(M. Daksan)
