Dwi Cahyono koorlap KAMMI saat berorasi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia di Perempatan Tugu Religius Kota Kendari, Jumat (9/12).

Kendari,  Metropol – Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)  Provinsi Sulawesi Tenggara menyerukan agar masyarakat Sultra  tidak memilih pemimpin korup.

“Jangan pilih pemimpin koruptor,” tegas Dwi Cahyono Kordinator Lapangan KAMMI dalam orasinya saat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia di Perempatan Tugu Religius Kota Kendari, Jumat (9/12).

Lanjut Dia, perilaku pemimpin korup merupakan salah satu penghambat untuk mewujudkan masyarakat Indonesia mencapai kesejahteraannya, meskipun bangsa ini memiliki kekayaan alam yang melimpah dan telah memproklamirkan kemerdekaanya 72 tahun silam.

“Total potensi kerugian negara tahun 2015 adalah sekitar 3,1 Triliun Rupiah dan nilai suap sebesar 450,5 Milyar Rupiah,” katanya lagi.

Menurut Dia, jumlah tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur dan mendukung permodalan usaha kecil akan sangat berdampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dikatakannya pula korupsi merupakan kejahatan laten sebagaimana komunis yang sangat berbahaya bagi kelangsungan NKRI dan rakyat Indonesia. Kejahatan korupsi semakin berbahaya karena disebabkan lemahnya penegakan hukum.

“Pelemahan ini akibat adanya intervensi pemilik modal dan kekuasaan terhadap hukum sehingga menghilangkan marwah dan kedaulatan hukum di negeri ini,” imbuhnya.

Oleh karena itu, pihaknya menghimbau agar masyarakat Sultra menolak segala tindakan korupsi dengan berbagai macam alasannya.

“Kami juga mengingatkan agar penegak hukum tidak memperjual belikan hukum,” tegasnya.

Di tempat terpisah yakni di Kejaksaan Tinggi Sultra sejumlah elemen pemuda dan mahasiswa juga mendatangi institusi penegak hukum itu untuk memberikan warning bahwa Kejaksaan Tinggi Sultra tidak serius menangani kasus korupsi yang melibatkan pejabat.

“Hukum hanya tajam di bawah tetapi tumpul di atas” ujar aktifis PMII Sultra La Musia dalam orasinya.  Pihaknya menuntut agar Kejati Sultra berani memproses Gubernur Sultra Dr.   H.  Nur Alam dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra Ir.  Askabul Kijo.

“Ada indikasi kerugian negara atas pengadaan 1000 unit kapal di Dinas Perikanan Sultra,” ujarnya lagi.

Begitu pula Laode Hermawan Ketua Lembaga Pemerhati Infrastruktur Daerah dan Anti Korupsi (Lepidak) Sultra, yang mengatakan Kejaksaan Tinggi Sultra masih belum konsisten memberantas korupsi di Sultra.

“Banyak kasus yang kami laporkan,  namun saat ini belum ada tindak lanjutnya,” ujar Hermawan.

Dari pantauan Metropol, massa aksi terus melakukan orasi secara bergantian hingga menjelang Shalat Jumat sampai akhirnya diterima oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra Janes Mamengkey,  SH., MH.

Kepada perwakilan pengunjuk rasa, Janes mengatakan, “akan menindaklanjuti semua aspirasi yang telah disampaikan oleh para pengunjuk rasa,” katanya.

(M. Daksan)

KOMENTAR
Share berita ini :