Jakarta, Metropol – Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah mencurigai adanya upaya sistematis untuk merusak hubungan Jusuf Kalla dengan Presiden Joko Widodo. Ia curiga upaya ini dibangun agar kedua pimpinan negara tersebut tidak solid sehingga program yang disusun keduanya tidak berjalan.
“Aneh juga belakangan ini seperti ada upaya-upaya sistematis untuk merusak hubungan Jokowi-JK. Mungkin saja kondisi ini dibangun agar keduanya tidak solid, yang ujung-ujungnya merugikan rakyat yang sebenarnya bertujuan pragmatis saja tidak mau melihat Jokowi sukses,” kata Husain, melalui pesan singkat, yang dilansir Metropol, Selasa (19/5/2015) malam.
Husain mensinyalir ada pihak yang tidak ingin melihat Jokowi-Kalla sukses. Padahal, menurut dia, Jokowi-Kalla merupakan pasangan yang kompak. Keduanya senantiasa berkoordinasi dalam mengambil kebijakan strategis, termasuk saat penunjukan Kepala Kepolisian RI. Husain juga yakin dengan kekompakan keduanya, Jokowi-Kalla bisa merealisasikan program mereka dengan sukses. Sama halnya ketika Jusuf Kalla mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 hingga 2009.
“Pada periode SBY 2004-2009 kan terlihat jelas ekonomi dan tingkat kesejahteraan Indonesia sangat membanggakan,” ucap Husain.
Saat itu, lanjut dia, banyak persoalan besar yang berhasil diselesaikan seperti konflik Aceh, serta konversi penggunaan minyak tanah ke gas yang diklaim menghemat devisa negara hingga triliunan rupiah per tahun.
“Semua ini tidak lain karena faktor JK yang men-support penuh SBY pada waktu itu. Bisa saja ada pihak-pihak yang enggan kisah sukses ini terulang pada Pak Jokowi karena kepentingan politik tertentu,” sambung dia.
Husain menampik pendapat yang menyebutkan bahwa Jusuf Kalla memiliki kepentingan yang berbeda dengan Jokowi. Menurut dia, Kalla tidak pernah berbeda sikap mau pun kepentingan dengan Jokowi. Terkait konflik antara KPK dan Polri, ia mengatakan, selama ini Kalla juga menolak kriminalisasi.
“Bahwa tidak boleh ada kriminalisasi untuk siapa pun di negeri ini. Yang dimaksud kriminalisasi kata Pak JK yaitu tidak ada masalah, tapi diada-adakan,” tutur dia.
Namun, jika ada masalah yang sudah masuk ranah hukum, sedianya masalah tersebut diproses secara hukum sesuai dengan atura.
Sebelumnya, Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan yang menilai JK-Jokowi kerap berbeda pendapat dalam menyikapi isu tertentu. Menurut Topan, salah satu contoh berpedaan pendapat di antara keduanya adalah ketika Kalla meminta agar proses hukum terhadap pimpinan KPK tetap berjalan. Hal tersebut dinilai bertolak belakang dengan pernyataan Jokowi yang meminta lembaga penegak hukum menghentikan upaya kriminalisasi.
Topan juga berpendapat bahwa ketidakselarasan tersebut muncul karena Jokowi dan Kalla memiliki kepentingan yang berbeda karena latar belakang keduanya. Ia mengatakan, Kalla merupakan politisi dan pengusaha yang memiliki banyak kepentingan politik. Sementara Jokowi yang merupakan orang baru di partai politik dianggap masih banyak diintervensi oleh partai pengusungnya.
(Delly.M/Kom.Com)
