“Tak ada toleransi terhadap tindakan prajurit TNI yang merusak hubungan baik antara TNI dan Polri”

Jakarta, Metropol – Amanat Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang dibacakan oleh Kasum TNI Marsekal Madya TNI Dede Rusamsi saat upacara militer pemberian Penghargaan Satya Lencana Santi Dharma dari Presiden Joko Widodo kepada 200 prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Kompi Zeni TNI Kontingen Garuda XXXVII-A/’Multi-Dimensional Integrated Stabilization Mission in Central African Republic’ (Minusca), di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (18/8).

Dalam amanatnya mengemukakan bahwa Gatot Nurmantyo menginstruksikan, agar prajurit TNI senantiasa mempedomani komitmen netralitas TNI dan menjaga kesiapsiagaan satuan dalam menghadapi pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada serentak pada Desember 2015.

“Jaga dan tingkatkan kebersamaan serta koordinasi yang baik TNI-Polri dalam melaksanakan tugas-tugas keamanan bersama,” kata Panglima TNI.

Pelaksanaan Pilkada serentak adalah amanah dari UU No. 8 Tahun 2015 yang sebelumnya Perpu No. 1 Tahun 2015. Setelah Perpu diterima menjadi UU, DPR melakukan beberapa revisi, salah satunya mengenai Pilkada serentak.

Sebelumnya, KPU memiliki dua pilihan waktu pemungutan suara pilkada untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Yakni 2 Desember dan 9 Desember 2015.

Tapi dalam draf sudah mematok 9 Desember 2015 dengan tahapan pilkada serentak :

  1. Februari-Maret 2015 penyusunan PKPU.
  2. April – Mei 2015 pembentukan PPS dan PPK.
  3. Juni 2015 penyerahan dukungan calon pasangan perseorangan.
  4. 22-24 Juli 2015 pendaftaran pasangan calon dan penetapan pasangan calon tanggal 24 Agustus 2015.
  5. April 2015 mulai sosialisasi bimbingan teknis.
  6. Masa kampanye dimulai setelah penetapan calon selesai atau sampai desember jelang pemilihan.
  7. Oktober 2015 penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
  8. Pilkada serentak digelar 9 Desember 2015.

Dalam optimalkan fungsi Inteligen jelang Pilkada serentak, Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq meminta TNI mengerahkan operasi intelijen dalam rangka deteksi dini terhadap pelaksanaan pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015.

“Memaksimalkan fungsi inteligen di BIN, BAIS dalam rangka membantu Polri untuk deteksi dini. Hal ini lebih murah dibanding mobiliasai pasukan saat pelaksanaan pilkada serentak,” kata Mahfudz di Gedung DPR RI, Jakarta.

Selain mengoptimalkan inteligen, TNI juga diminta membantu Polri mengamankan pilkada serentak.

“Mengingat potensi gangguan pelaksaan pilkada yang persiapannuya tidak maksimal, TNI bantu Polri semaksimal mungkin untuk antisipasi potensi-potensi keamanan yang mungkin terjadi,” katanya.

Prihal tersebut di tegaskan juga oleh Panglima TNI, bahwa tak ada toleransi terhadap tindakan prajurit TNI yang merusak hubungan yang terjalin baik antara TNI dan Polri.

“Hal ini penting untuk menjadi perhatian para komandan satuan dan seluruh prajurit TNI. Karena netralitas dan kesiapsiagaan satuan dan kebersamaanTNI-Polri adalah jaminan terciptanya situasi nasional yang kondusif dan jaminan bagi terciptanya persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia,” tegas Panglima TNI.

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI menekankan untuk selalu memelihara dan menjaga prestasi yang telah diperoleh bagi pelaksanaan tugas berikutnya di kesatuan masing-masing dengan lebih berdisiplin, kreatif, dedikatif, dan menghindari tindakan primitif, perilaku hedonis, narkoba dan perilaku negatif lainnya yang dapat merusak reputasi diri dan satuan yang selama ini telah dibangun.

“Terus berlatih dan berlatih untuk mencapai profesionalisme keprajuritan, karena perjuangan TNI ke kinian adalah menjalankan tugas dengan baik, berani, tulus dan ikhlas,” katanya.

(Delly M)

KOMENTAR
Share berita ini :