Tampak Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo saat acara HKPD
Jakarta, Metropol – Indonesia di tahun ini menjadi tuan rumah World Press Freedom Day atau Hari Kebebasan Pers Dunia (HKPD) pada 3 Mei 2017. Acara yang dilaksanakan 1-4 Mei ini bertemakan “Peran Media dalam Memajukan Masyarakat yang Damai, Adil, dan Inklusif”, diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat.
Tema ini bertujuan merefleksikan pentingnya penguatan jurnalisme yang bebas dan berkualitas, serta hubungan timbal balik antara kebebasan berekspresi, keadilan untuk semua, kekuasaan hukum, dan inklusivitas bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Sustainable Development Goals (SDGs).
HKPD ditetapkan dalam Sidang Umum PBB pada 1993 sebagai kelanjutan dari rekomendasi Sidang Umum Ke-26 UNESCO pada 1991. Kebebasan pers adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang diatur dalam Universal Declaration of Human Rights.
Menurut Asisten Dirjen Komunikasi dan Informasi UNESCO, Frank Le Rue menjelaskan, HKPD berfungsi sebagai kesempatan untuk menginformasikan kepada publik tentang pelanggaran kebebasan pers di berbagai negara seperti sensor dan penutupan media, tindakan pelecehan, ancaman kekerasan, penahanan, dan pembunuhan kepada wartawan.
Ditambahkannya, HKPD juga berfungsi sebagai pengingat kepada pemerintah di seluruh dunia untuk menghormati kebebasan Pers.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan, perlunya upaya bersama melawan berita hoax. Media massa juga diminta berperan memerangi berita hoax, bukan hanya menjadi isu nasional, berita hoax ini juga menjadi perhatian internasional. Berita hoax banyak tersebar dari jejaring sosial.
“Hoax ini muncul karena dari medsos. Bagi mereka kan yang penting kecepatan, akurasi tidak nomor satu,” ujar Rudi dalam acara pembukaan World Press Freedom Day, Selasa (2/5).
Rudi mengapresiasi adanya deklarasi dari beberapa lapisan masyarakat yang ikut memerangi berita hoax, karena fenomena berita hoax menjadi isu di beberapa negara. Bahkan, juru bicara Menteri Luar Negeri Rusia meminta PBB untuk membuat strategi melawan hoax.
“Minggu lalu saya baca berita. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia meminta pada PBB untuk membuat strategi melawan hoax,” katanya.
Rudi juga meminta media massa melakukan kroscek berita yang akan dipublikasikan. Meski kemerdekaan pers dilindungi Undang-undang, Pers juga dibatasi oleh kode etik jurnalistik.
Pembukaan World Press Freedom Day ini dihadiri juga oleh Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo yang meminta agar setiap berita harus dicek ulang. Ia juga mengimbau agar media televisi jangan menjadikan topik dalam berita hoax itu menjadi topik dalam talkshow.
“Teman-teman wartawan juga re-check terhadap berita. Jangan copy paste, lalu jadi talkshow. Hoax ngapain jadi talkshow,” kata Yosep.
(Yuyung)
