Jakarta, Metropol – Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaksanaan Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Daerah Tangguh Bencana. Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, di Hotel Milineum Jakarta Pusat yang berlangsung dari tanggal 24-25 Februari 2016 dan dibuka oleh Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu).
Drs. Hazman Ma’ani,M.Si, Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana (PDRB), Kementerian Desa PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) kepada Metropol memaparkan, bahwa peningkatan peran internalisasi kunci sukses pengurangan Daerah rawan bencana dan indeksasi terhadap keberhasilan dari langkah-langkah strategis yang dilaksanakan adalah dengan adanya pengurangan terhadap resiko bencana.
“Oleh karenanya dengan adanya bantuan ini, yang tadinya tingkat resiko dikategorikan agaknya tinggi bisa jadi sedang, dan yang tadinya sedang bisa jadi rendah” ujar Hazman.
Untuk itu daerah harus punya semacam Rencana Aksi Daerah untuk daerah rawan bencana, dimana setiap dua tahun dibuat atau diremajakan kembali. Selain itu Rencana Aksi Daerah tersebut dapat match dengan program yang ada dipusat. “Oleh karena itu kami ajak untuk rapat koordinasi persiapan khususnya di kegiatan tahun 2016 ini,” ujar Hazman kembali.
Dengan digelarnya Rakor tersebut maka diharapkan adanya regulasi, institusi, tidak saja ditataran pemerintah tetapi juga masyarakat-masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap pengurangan resiko bencana. Begitu pula dari pihak swasta, mereka juga harus memberikan kontribusi terhadap pengurangan resiko bencana. Sehingga pihak swasta ikut berperan dalam rangka internalisasi pengurangan resiko bencana.
“Jadi ketika kita berbicara tentang internalisasi bukan hanya berarti pemerintah, bukan hanya masyarakat tetapi didalamnya ada pihak swasta dan legislatif dalam hal ini adalah DPRD” imbuh Hazman.
“Peran DPRD sangat dibutuhkan supaya alokasi-alokasi budgetting yang ada di Kabupaten tersebut dapat tergerus bisa naik. Saat ini anggaran yang ada didaerah ini hanya sebatas belanja pegawai, belanja modalnya kurang, jadi bagaimana memikirkan resiko bencana? Untuk itu kita ikut sertakan peran DPRD khususnya Komisi yang membidangi terhadap BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah),” tambahnya.
“Ditahun 2016, terkait dengan penerima manfaat, ada dua menu yang kita sajikan, yaitu mengenai bronjong atau talud dan sarana air bersih, dengan alokasi dana sebesar 1,25 Milyar untuk bronjong/talaud dan sarana air bersih sebesar 637 juta. Dana tersebut sangatlah minim. Sehingga kami hanya mengundang 28 kabupaten saja,” papar Hazman kembali.
Antusias masyarakat sangat tinggi terhadap program bantuan tersebut dan mereka berharap bantuan-bantuan berikutnya berkelanjutan. “Kalau satu kegiatan saja bangun gronjong itu 4 ribu sampai 5 ribu, masyarakat yang terhindar dari resiko bencana khususnya banjir. satu contoh ada di Pangke, Halmahera Selatan itu dampaknya sangat bermanfaat bagi masyarakat,” jelas Hazmi.
Di tempat yang sama Ferry Syahminan Kasubdit PDRB wilayah V dalam keterangannya kepada Metropol menyampaikan, bahwa Rapat Koordinasi tersebut merupakan rapat rutin awal tahun yang dilakukan Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu.
“Rakor di tahun 2016 kita mengundang Kepala Dinas PU serta Kepala-Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di 28 Kabupaten. yang terbagi atas lima wilayah yaitu wilayah Sumatera, Jawa-Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi Maluku Maluku Utara dan Wilayah Papua dan Papua Barat,” ujar Ferry.
(Kamal)
