Jakarta, Metropol – Tentara Nasional Indonesia (TNI) berhasil memadamkan 3.163 titik api dan asap dari 3.289 titik api akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di empat Provinsi seperti Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Berdasarkan isi keterangan tertulis dari Pusat Penerangan TNI pada Jumat, 9 Oktober 2015. TNI telah menerjunkan sejumlah 5.018 personel untuk membantu upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Kebakaran Hutan yang telah ditugaskan pada 12 September hingga 8 Oktober kemarin, berhasil memadamkan 1.841 titik api dan 1.322 titik asap yang terjadi di empat Provinsi.
Sebanyak 5.018 personel dikerahkan di empat Provinsi tersebut dibagi menjadi empat wilayah yaitu, Sumatera Selatan 2.959 personel di bawah pimpinan Kolonel Inf Dwi Darmadi, Riau 1.059 personel di bawah pimpinan Kolonel Inf Dwi Suharjo, Kalimantan Tengah 500 personel di bawah pimpinan Kolonel Inf Aminton Manurung dan Kalimantan Selatan 500 personel di bawah pimpinan Kolonel Inf Febriel B. Sikumbang.
Dalam membantu upaya pemadaman kebakaran hutan yang terjadi di empat provinsi tersebut TNI mengerahkan sejumlah alutsistanya di antaranya, 3 unit Pesawat Hercules C-130, 4 unit Pesawat Cassa, 3 unit Helikopter, 16 unit Eskavator, 15 unit Mobil Tanki Air dan 227 unit Mesin Pompa Air.
Dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo meninjau langsung dan mengatasinya dengan membuat sistem blocking kanal.
Panglima memberikan arahan kepada para Danrem, Dandim, dan perwakilan perusahaan-perusahan yang wilayahnya terjadi kebakaran hutan dan lahan, di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Selasa (13/10/2015). Dalam pengarahannya mengatakan, tujuan pembuatan kanal adalah untuk menampung air, berbeda dengan kanal-kanal yang dibuat oleh perusahaan adalah untuk mengeringkan lahannya digali, sehingga lahan yang tadinya basah airnya turun kemudian kering baru bisa ditanami.
“Kanal yang dibuat para prajurit TNI yaitu membuat kanal dengan dikasih block pada jarak-jarak tertentu agar airnya tidak keluar, kemudian dari kanal tersebut dibuat sodetan ke dalam dan dibuat embung-embung,” kata Jenderal TNI Gato Nurmantyo.
Lebih lanjut Panglima TNI menjelaskan, bahwa didalam embung dasarnya di beri plastik, dengan tujuan bila penuh air, rembesannya lewat atas tetapi kalau tidak di beri plastik, maka rembesannya lewat bawah dan hanya di lokasi itu saja, tujuannnya agar air menyebar ke segala penjuru tempat munculnya api.
Berdasarkan penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bahwa pembangunan sekat kanal untuk mengatasi kebakaran hutan merupakan hasil dari diskusi pemerintah daerah dengan Presiden Joko Widodo.
Menurut Siti, setelah sekat kanal dibuat, memonitor kondisi kanal pun tak kalah penting. “Ini yang sedang kami kerjakan dan melibatkan tim ahli. Harus di lihat dulu kondisi lapangannya, karena tidak mungkin api mati kalau tidak dikasih air,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menganggap pembuatan sekat kanal sebagai cara terbaik untuk mencegah kebakaran di lahan gambut. Ia mengatakan pemadaman api di lahan gambut memerlukan embung dan kanal bersekat.
Perintah pembangunan kanal pertama kali dilontarkan Jokowi saat meninjau kebakaran lahan gambut di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, pada 24 September lalu.
“Tadi saya berdiam diri selama lima menit, tiba-tiba saja api membesar. Kuncinya ada di kanal. Segera lakukan kanalisasi dan harus besar-besaran,” ujarnya.
Jokowi juga menanyakan kesiapan anggaran Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten untuk membangun kanal. Ternyata, kata Presiden, anggaran untuk pembangunan kanal itu tidak tersedia di Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten. Anggaran yang digunakan nanti berasal dari BNPB dan Kementerian Kehutanan.
Kondisi kebakaran hutan saat ini kembali parah. Titik panas kembali meningkat. Luhut mengakui, tim di lapangan cukup sulit memadamkan kebakaran yang terjadi di lahan gambut. Bahkan, meskipun sudah dilakukan pengeboman air, api kembali menyebar.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah titik api di lahan konsesi meningkat dari 149 menjadi 400 titik. Jumlah itu didapatkan dari hasil overlay citra satelit. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menyelidiki titik api tersebut berada di area konsesi atau tidak.
Saat ini ada tiga perusahaan yang izinnya dibekukan dan satu perusahaan izinnya dicabut. Tiga perusahaan yang izinnya dibekukan adalah PT TPR, PT WAJ, dan PT LIH. Sedangkan perusahaan yang izinnya dicabut adalah PT HS.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengaku kesulitan mengatasi kebakaran hutan dan kabut asap yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan bantuan yang diberikan dari beberapa negara tetangga hingga saat ini belum banyak membantu untuk memadamkan kebakaran hutan.
Menurut Sutopo, faktor medan dan karakteristik daerah yang terjadi kebakaran hutan membuat pemadaman api menjadi semakin sulit.. Dari data BNPB hingga 15 Oktober 2015, ada 254 titik api di Sumatra dan 2.714 titik api di Kalimantan.
Sutopo mengatakan titik api tersebut disebabkan oleh pembakaran baru yang masih dilakukan. Menurut Sutopo, sudah ada 221 orang yang ditetapkan tersangka atas kasus kebakaran hutan dan kabut asap. Mereka terdiri dari 12 perusahaan dan 209 perorangan.
“Ada 26 perusahan yang telah melalui proses penyelidikan, sedangkan yang telah memasuki proses penyidikan sebanyak 218,” ujarnya.
(Delly M)
