Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia dan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi unjuk rasa.
Jakarta, Metropol – Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia dan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Senin (22/5).
Deputi Presiden KSPI Muhamad Rusdi dalam aksinya mengatakan, buruh menolak isu kenaikan harga TDL yang akan dinaikkan sebesar 130% oleh Presiden Jokowi.
Lebih lanjut Rusdi mengatakan, kenaikan TDL tersebut menyebabkan daya beli buruh dan rakyat makin terpuruk karena disebabkan kenaikan TDL tidak seimbang dengan kenaikan gaji dimana kenaikan gaji lebih kecil akibat PP No 78/2015) yang di teken Pak Jokowi.
Kata dia lagi, sementara harga-harga kebutuhan makin naik, seperti TDL, BBM, serta sembako.
“Alasan bahwa tidak ada kenaikan tapi pencabutan subsidi bagi orang kaya adalah bohong besar. Buruh dengan pengguna 900VA bukanlah termasuk kalangan orang kaya,” tegas Rusdi dalam siaran persnya yang diterima Redaksi Metropol, Senin (22/5).
Dia juga mempertanyakan kebijakan pemerintah akan memberikan subsidi bagi orang miskin. Faktanya para buruh tidak mendapatkan subsidi, karena tidak dianggap miskin oleh pemerintah. Padahal kehidupan buruh makin terjepit.
“Sehingga dengan kenaikan TDL 3 kali sejak Januari, Maret dan Mei sebesar 130%, telah membuat buruh yang Near Poor menjadi Poor miskin,” tegas Rusdi.
Kenaikan tersebut juga menjelang bulan Ramadhan, Idul Fitri, serta tahun ajaran baru sekolah yang menyebabkan kehidupan buruh dan rakyat kecil makin sulit.
Senada dengan buruh, BEM Seluruh Indonesia juga mengangkat 7 isu dimana salah satunya adalah menolak kenaikan harga TDL atau mengembalikan subsidi listrik 900 VA. .
Isu yang lain adalah, wujudkan jaminan pendidikan nasional serta layanan kesehatan yang berkualitas dan membebaskan.
Ketiga, usut tuntas kasus E-KTP tanpa adanya intervensi politik, berantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sampai ke akar-akarnya.
keempat, tegakkan demokrasi, tolak pembungkaman dan tindakan represif oleh aparat negara.
“Kelima, usut tuntas mafia kebakaran hutan dan lahan, hentikan proyek reklamasi dan tolak penambangan kawasan bentang alam karst untuk pabrik semen di seluruh Indonesia.
Keenam, wujudkan supremasi hukum dan tindak tegas pelaku kejahatan seksual.
“Dan ketujuh, hilangkan dominasi asing dan nasionalisasi aset-aset bangsa serta wujudkan kedaulatan pangan, energi dan maritim” pungkasnya.
(Barly)
