Jakarta, Metropol – Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) DKI Jakarta diminta terus memeriksa urine pegawai Pemprov DKI. Wakil Gubernur Djarot Syaiful Hidayat meminta lembaga tersebut bersedia merambah ke empat instansi yang diduga ada pegawainya menyalahgunakan narkoba.
Keempat intansi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tersebut adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan Satpol-PP.
“Saya minta agar BNNP memeriksa urine pegawai di empat SKPD tersebut,” tegas Wagub Djarot di Balaikota, Gambir, Selasa (13/1).
Berdasarkan informasi yang diterima ada beberapa oknum di empat SKPD tersebut terlibat penyalahgunaan narkoba. Mereka sering dugem sehingga sering menelantarkan pekerjaan.
“Saya minta seluruhnya diperiksa dengan seksama. Jika ada pegawai yang terbukti mencandu narkoba, maka sanksi berat pasti dijatuhkan,” tandas Djarot, mantan Walikota Blitar.
Djarot menjelaskan BNNP yang dipimpin Ali Johardi kini tengah mendalami pemeriksaan terhadap 13 pejabat yang sebelumnya dinyatakan positif dari hasil pemeriksaan urine.
“Mereka akan menjalani pemeriksaan lanjutan. Misalnya pemeriksaan rambut dan darah,” kata Djarot menambahkan seseorang usai minum obat batuk atau penenang, bisa jadi hasilnya positif saat tes urine.
“Tapi kalau pemeriksaan rambut. Hasilnya jauh lebih akurat. Kata dokter ahli, dari pemeriksaan rambut bisa diketahui seseorang mengkonsumsi narkoba secara menahun,”ujarnya.
Djarot menambahkan pada pemeriksaan awal di Monas tanggal 2 Januari lalu, BNNP baru memeriksa pejabat eselon dua dan tiga. “Pemeriksaan akan dilanjutkan ke eselon empat dan targetnya seluruh staf juga diperiksa. Namun dalam waktu dekat ini. Sebaiknya empat SKPD dulu yang diperiksa,” tambahnya. (Kamal)
