Jakarta, Metropol – Walau cuaca sedikit mendung tidak dijadikan masalah anggota yang merupakan unit UKPD Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mengikuti apel persiapan kegiatan Bersih-bersih Jakarta Selatan. Dimana dalam apel tersebut di ikuti semua para pejabat eselon yang baru pemkot Jakarta Selatan.
Wakil Walikota Tri Kurniadi mengatakan, kegiatan Bersih-bersih Jakarta Selatan rutin dilaksanakan Pemkot Jakarta Selatan. Kegiatan ini dimaksudkan selain untuk mempererat silahturahmi juga untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang bersih.
Saat meninjau Pasar Cipete, di Cipete Utara Kebayoran Baru PKL berdagang dipinggir jalan. Sehingga jalan Damai menjadi macet.
PKL yang dinilai sebagai salah satu penyumbang kemacetan di Ibu Kota. Sehingga ada 13 lapak Pedagang dibongkar langsung. Untuk seterusnya Tri minta sesuai kebijakan Pemprov DKI mengharuskan seluruh PKL terdaftar. “Dengan terdaftar sebagai anggota jual apa dan harus sehat,” ujarnya saat BBJS di Pasar Cipete, Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Minggu (18/1).
PKL diizinkan berjualan di tempat-tempat ramai. Namun tidak di trotoar yang ada saluran airnya. Di bantaran kali juga demikian, jadi harus diseleksi PKL dengan ketat,” tegasnya.
Dari pantauan dilapangan, kegiatan di Cipete Utara juga di bantu 300 personil gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP dan Elemen masyarakat setempat.
Menurut Ketua LMK Cipete Utara Joko S, BBJS di bantu 3 truck Sudin Kebersihan dan mendapati hasil sampah mencapai 30 ton.
Sementara itu di tempat yang berbeda Syamsuddin Noor Walikota Jakarta Selatan, di dampingi asisten pemerintahan dan Kasie Humas melakukan monitoring dan memberikan pengarahan pada kegiatan BBJS, ke daerah taman di daerah Jagakarsa Jakarta Selatan. Kawasan Setu Babakan Sawah Besar, hingga Pejaten Barat.
Syamsuddin Noor mengatakan, “masalah lingkungan satu hal yang mendapat perhatian serius dari Pemkot Jakarta Selatan, Para koordinator dan anggota elemen pemeritahan harus bergerak bersama-sama memantau lapangan melihat secara langsung aktifitas kegiatan. Tidak hanya monitoring keliling saja, tapi juga berikan arahan petunjuh serta solusinya yang dibutuhkan,” tegasnya.
Jadi waktu tambahan kerja kita dapat dirasakan masyarakat. Ketika ada hal-hal lain yang muncul tidak pantas, tidak patuh dan mengganggu estetika harus ditertibkan,” tandasnya. (*/Kamal)
