Jakarta, Metropol – Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar masyarakat tetap tenang terkait beredarnya vaksin palsu di pasaran.
“Saya sudah memerintahkan Menkes untuk segera mencari solusi,” ucap Jokowi melalui keterangan tertulis usai sosialisasi UU Tax Ammesty di Convention Hall Grand City Surabaya Convex, Surabaya, Jumat (15/07).
Solusi tersebut, lanjut Jokowi, dapat dilakukan langsung oleh Kementerian Kesehatan atau bersama pemerintah daerah untuk satu persatu menyelesaikan di setiap lokasi di mana terdapat peredaran vaksin palsu.
“Yang penting (masyarakat) tenang dulu karena ini menyangkut tidak setahun, dua tahun. Ini 13 tahun sehingga harus ditangani juga termasuk sanksi terhadap RS maupun individu yang tersangkut,” ujar dia.
Tentang langkah yang diambil bagi pasien yang telah menggunakan vaksin palsu, Jokowi meminta untuk menunggu langkah lanjut Kemenkes.
“Ini harus ditangani betul-betuk secara detail dan hati-hati,” ucap Jokowi.
Akhirnya Menteri Kesehatan Publikasikan Penerima Vaksin Palsu
Pemerintah melalui Menteri Kesehatan Nila F Moeloek telah menyebutkan nama-nama fasilitas dan tenaga kesehatan penerima distribusi vaksin palsu dalam rapat kerja dengan DPR di Jakarta, Kamis (14/07).
Tidak hanya distributor, kepala rumah sakit, bidan, dan dokter pun menjadi tersangka. Saat diumumkan, jumlah layanan kesehatan yang menggunakan vaksin palsu tersebut mencapai 14 fasilitas layanan kesehatan.
Berikut daftar rumah sakit penerima vaksin palsu ; RS Dr. Sander Batuna, Cikarang Utara, Bekasi. RS Bhakti Husada, Cikarang Utara-Bekasi. RS Sentra Medika, Cikarang, Bekasi. RSIA Puspa Husada, Tambun Selatan, Bekasi. RS Karya Medika, Cikarang Barat, Bekasi. RS Kartika Husada, Jatiasih, Bekasi. RSIA Sayang Bunda, Pondok Ungu Permai, Bekasi. RSU Multazam Medika, Tambun Selatan, Bekasi. RS Permata, Bekasi. RSIA Gizar, Cikarang Selatan, Bekasi. RS St. Elisabeth, Bojong Rawalumbu, Bekasi. RS Hosana Medica Lippo Cikarang. RS Hosana Medica Bekasi. RS Harapan Bunda, Ciaracas, Jakarta Timur.
Dari 14 rumah sakit tersebut, 13 diantaranya berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Seluruh RS yang menerima vaksin palsu di Bekasi itu memperolehnya dari Juanda (CV Azka Medika). Sedangkan RS Harapan Bunda di Jakarta Timur menerima vaksin dari M. Syahrul.
Selain RS, nama-nama bidan penerima vaksin palsu juga diumumkan. Berikut daftarnya ; Bidan Lia, Kp. Pelaukan Sukatani, Kabupaten Cikarang. Bidan Lilik, Perum Graha Melasti, Tambun-Bekasi. Bidan Klinik Tabina, Perum Sukaraya, Sukatani Cikarang, Kabupaten Bekasi. Bidan Iis, Perum Seroja, Bekasi. Klinik Dafa Dr. Baginda, Cikarang. Bidan Mega, Puri Cikarang Makmur, Sukaresmi. Bidan M. Elly Novita, Ciracas, Jakarta Timur. Klinik Dr. Ade Kurniawan, Rawa Belong, Slipi, Jakarta Barat.
7 Wilayah di Indonesia Sasaran Vaksin Palsu
Kabareskrim, Komjen Ari Dono memastikan, vaksin palsu sudah beredar di tujuh wilayah di Indonesia. Namun, dia enggan merinci titik lokasi yang menjadi sasaran pemasaran vaksin ilegal itu, selain di Bekasi dan Jakarta Timur.
“Ada tujuh wilayah. Tidak hanya di Bekasi dan Jakarta Timur,” tutur Ari di Klinik Bidan Elly Novita, Jalan Raya Cantex, Ciracas, Jakarta Timur beberapa waktu lalu.
Ari mengatakan, pengungkapan kasus vaksin palsu di klinik bidan Elly yang diduga memproduksi dan menyuntikkan vaksin palsu ke balita tergolong masih baru.
Sementara itu, Menkes Nila F Moeloek mengaku telah melakukan pemeriksaan ke sejumlah orangtua dan anak yang telah menerima vaksin di Klinik Bidan Elly. Dia menyebut, beberapa orangtua mengeluhkan bayinya tiba-tiba muntah usai imunisasi di tempat tersebut.
“Saya sudah tanya. Ada bayi yang katanya muntah setelah divaksin. Tapi kita harus cek itu karena vaksin atau apa,” jelas Nila.
Nila menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pengecekan terkait dampak yang timbul akibat pemakaian vaksin palsu. Pihaknya juga akan memberikan vaksin ulang kepada para bayi, yang sebelumnya diberikan vaksin palsu oleh klinik tersebut.
“Jadi kita cek perbedaan antara yang menggunakan vaksin impor yang diduga palsu dengan vaksin yang diberikan pemerintah secara gratis. Dan kami masih meneliti lagi terkait dampaknya. Jadi belum bisa merincikan lebih detail,” tutur Nila.
(Suwondo S)
